Zonasi Sekolah

Regrouping SD Negeri (Sudut Pandang Geosains)

Tulisan ini berupa telaah mengenai regrouping yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten terhadap sekolah tingkat dasar pada tahun 2019. Tulisan ini tidak bermaksud mengkritisi apalagi menyalahkan kebijakan mengenai regrouping. Tetapi hanya ingin melihat regrouping sekolah dari sudut pandang geosains dan pendidikan. Geosains yang akan digunakan dalam menelaah regrouping yaitu kependudukan (demografi) dan kewilayahan. Unit wilayah yang dijadikan analisis ialah kecamatan.

Tujuan Regrouping

Regrouping sekolah dasar sudah diberlakukan sejak satu dasawarsa. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar. Regrouping adalah penghapusan dan pengabungan sekolah. Regrouping dijalankan jika sudah menjadi keputusan Bupati (Kepala Daerah Tingkat II). Namun sebelumnya perlu pengkajian yang dilakukan oleh dinas pendidikan di masing-masing daerah.

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, regrouping bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan; untuk mengefisiensi pembiayaan operasional sekolah (Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Disdik Klaten, Derajat Setiaji). Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Sri Nugroho lebih lanjut menyatakan bahwa tujuan regroping sejalan dengan himbauan dari pemerintah pusat, yaitu mengatasi kekurangan guru (Guru PNS), peningkatan mutu, serta efisiensi biaya perawatan gedung sekolah.

Studi Kasus di Kabupaten Klaten

Jumlah SD negeri yang direncanakan regrouping ialah 24 sekolah. Dengan rincian sebagai berikut;

1 SD di Kecamatan  Karanganom, yakni SDN 2 Jurangjero.

1 SD di Kecamatan Kemalang, yakni SDN 1 Bawukan (34 murid).

1 SD di Kecamatan Bayat ,yaitu SDN 2 Jarum (73 murid).

1 SD di Kecamatan Ngawen, SDN 1 Drono (31 murid).

1 SD di Kecamatan Ceper, SDN 2 Mlese (41 murid).

2 SD di Kecamatan Jatinom, yakni SDN 3 Socokangsi (46 murid), dan SDN 2 Bengkin (43 murid).

2 SD di Kecamatan Trucuk, yakni SDN 2 Karangpakal (40 murid), SDN 2 Mireng (42 murid).

3 SD di Kecamatan Karangnongko, yakni SDN 2 Jagalan (50 murid), SDN 2 Karangnongko (52 murid), SDN 2 Kanoman (30 murid).

3 SD di Kecamatan Wedi, yakni SDN 2 Kalitengah (55 murid), Kemudian SDN 2 Pasung (47 murid), SDN 2 Kaligayam (64 murid).

4 SD di Kecamatan Karangdowo, yaitu SDN 1 Pugeran (39 murid), SDN 2 Ringinputih (51 murid), SDN 2 Karangdowo  (26 murid), dan SDN 3 Demangan (30 murid).

Serta 5 SD di Kecamatan Cawas, yaitu SD N 1 Nanggulan (41 murid), SD N 3 Tlingsing (48 murid), SD N 1 Tugu (34 murid), SD N 2 Burikan (31 murid), dan terakhir SD N 1 Kedungampel (40 murid).

Sementara total SD negeri di Kabupaten Klaten saat ini mencapai 680 sekolah, sedangkan jumlah SD swasta kurang lebih 50 sekolah.

Sudut Pandang Pendidikan Geosains dalam Menelaah Regrouping

Dari data yang didapat melalui dinas pendidikan, kemudian dijadikan peta tingkat regrouping SD negeri menjadi 5 Tingkatan Regrouping, yaitu Tingka I dimana terjadi 1 Regroupin SD Negeri dalam satu kecamatan, Tingkat II jika terjadi 2 regrouping dalam satu kecamatan, Tingkat III jika terjadi 3 regrouping, Tingkat IV jika terjadi 4 regrouping, dan Tingkat V jika terjadi 5 regrouping.

Geografi Pendidikan
Peta Tingkat Regrouping SD negeri di Klaten 2019
(Dibuat oleh Dwi Angga Oktavianto)

Regrouping Tingkat I dilakukan di 5 kecamatan; yakni Kecamatan Kemalang, Karanganom, Ngawen, Ceper, dan Bayat. Regrouping Tingkat II di dua kecamatan,  Jatinom dan Trucuk. Regrouping Tingkat III di Kecamatan Wedi dan Karangnongko. Regrouping Tingkat IV di Kecamatan Karangdowo. Regrouping Tingkat V di Kecamatan Cawas.

Jumlah sekolah setingkat SD di kecamatan-kecamatan tersebut akan dijadikan landasan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di tiap-tiap kecamatan. Penulis akan membahas Regrouping Tingkat II, III, IV dan V.

Kecamatan Cawas memiliki sekolah setingkat SD sebanyak 45 buah sekolah. Kecamatan Karangdowo memiliki 36 sekolah setingkat SD.  Kecamatan Wedi 35 sekolah. Kecamatan Karangnongko 27 sekolah. Kecamatan Trucuk 51 sekolah. Kecamatan Jatinom 36 sekolah.

Selanjutnya akan dianalisis berdasarkan data kependudukan di tiap-tiap kecamatan, ini dilakukan karena data kependudukan tingkat desa  sulit didapatkan.

Jika kita amati Tabel 1. Tersebut SD di Kecamatan Cawas dan Karangdowo memang berpotensi kekurangan siswa. Dengan asumsi tiap SD minimal memiliki 120 siswa (1 rombel min. 20 siswa). Jadi sebuah keajaran bahwa tingkat regrouping SD negeri di dua kecamatan tersebut tinggi, sehingga Kecamatan Cawas masuk kategori regrouping tingkat V dan Kecamatan Karangdowo tingkat IV.

Kecamatan Karangnongko dengan asumsi yang sama, juga akan kesulitan jika menggunakan asumsi minimal siswa per SD sejumlah 120. Sedangkan Kecamatan Wedi dan Trucuk, dalam kondisi rawan jika memperhatikan data yang ada. Kecamatan Jatinom seharusnya tidak mengalami masalah mengenai jumlah minimal per SD 120 siswa.

Apabila dilihat dari aturan zonasi sekolah, penulis belum mampu secara maksimal melakukan analisis karena perlu data kependudukan tingkat desa, jumlah SD tingkat desa, beserta jarak antar sekolahan, dan jarak sekolahan dengan pemukiman.

Zonasi sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Klaten harus dilaksanakan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, apabila dikaitkan dengan regrouping SD negeri. Hal lain yang tidak dapat disampaikan pada tulisan ini ialah mengenai kualitas SD negeri yang ada di Klaten dan kondisi sekolah swasta setingkat SD di Klaten. Fakor tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap regrouping dan zonasi sekolah.

Daftar Bacaan:

https://wartaindo.news/dinas-pendidikan-klaten-bakal-regrouping-24-sd-tahun-ini/

https://klaten.sorot.co/berita-6098-puluhan-sd-negeri-regrouping-pendirian-sekolah-swasta-diperketat.html

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=031000&level=2

https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2019/01/31/348/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-anak-dewasa-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-klaten-tahun-2017.html

GEOSAINS DALAM ZONASI SEKOLAH

Zonasi Sekolah
Gambar 1. Central Place Theory
Sumber: https://en.wikipedia.org

Zonasi sekolah pada Tahun 2019 ini dilaksanakan berdasarkan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Pada Pasal 3 berisi tujuan dibuatnya Permendibud ini, yaitu: (1) mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; (2) digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk menetapkan zonasi sesuai kewenangannnya, dan pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Prinsip dari penerapan zonasi ialah mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah. Dalam hal ini daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan pembagian zonasi sekolah.

Dengan catatan (kewajiban); memperhatikan daya tampung dan jumlah anak usia sekolah pada tiap jenjang; memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi.

Jika disimpulkan, permendikbud tersebut memberi wewenang yang sangat luas bagi masing-masing daerah untuk menetapan zonasi dengan memperhatikan aturan mengenai kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona.

Tujuan dari Pemerintah Pusat yang sangat mulia, yakni peningkatan akses layanan pendidikan atau kalau dalam bahasa Mendikbud ialah pemerataan kualitas pendidikan, dan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Namun sistem zonasi ini akan menjadi bencana pendidikan jika daerah melaksanakan dengan serampangan.

Tujuan tersebut diilhami dari arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan pendidikan  “Semua sekolah harus jadi sekolah favorit”.

Masalah yang Muncul dalam Zonasi Sekolah

Masalah pertama, sebagian daerah masih melaksanakan zonasi hanya berdasarkan jarak. Luthfi Muta’ali seorang Dosen Geografi dari UGM mengatakan, “Zonasi yang berdasarkan jarak, berarti menyederhanakan masalah, menyepelekan kompleksitas permasalahan.”

Masalah yang muncul dari zonasi yang seperti ini ialah ada sekolah yang kelebihan pendaftar, dan ada sekolah yang sangat minim pendaftar.

Masalah kedua, sebagian daerah masih melaksanakan zonasi hanya berdasarkan pembagian administratif. Hal ini memunculkan masalah adanya pemalsuan surat domisili.

Beruntung sekarang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dijadikan syarat wajib bagi pendaftaran sekolah agar diterima, pada tahun 2017-2018 yang lalu, menimbulkan pembuatan SKTM fiktif secara berjamaah. Tujuan yang baik dari permendikbud tersebut malah membunuh salah satu roh dunia pendidikan, yakni kejujuran.

Masalah ketiga, sebagian daerah belum melaksanakan pendataan siswa secara baik. Masalah ini termasuk masalah data kependudukan yang masih menjadi sebuah misteri di negara kita, bahkan seringkali data kependudukan di tiap-tiap instansi dalam satu daerah berbeda-beda isinya.

Begitu pula di tingkat pusat, tidak jarang data kependudukan di Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Mengenai data kependudukan, ini menjadi Pekerjaan Rumah yang sangat krusial bagi seluruh pemangku kebijakan di negeri ini.

Solusi Zonasi Sekolah Melalui Geosains

Seorang Geograf (ahli geosains bidang geografi) pasti mempertimbangkan kompleksitas masalah dan karakter wilayah dalam proses penyusunan zonasi.

Solusi bagi masalah-masalah tersebut ialah membagi zonasi tidak hanya berdasarkan administratif dan jarak, serta harus memperhatikan jumlah anak usia sekolah.

“Membagi sebuah wilayah kedalam beberapa zona-zona itu ada ilmunya, tidak bisa asal-asalan dengan kabupaten dibagi beberapa kecamatan, kecamatan dibagi beberapa desa.” (Luthfi Muta’ali).

Geograf bisa menggunakan Central Place Theory milik Walter Christaller. Marsden (1977) menyatakan jika diterapkan pada dunia pendidikan (zonasi sekolah), teori ini menempatkan lembaga pendidikan (sekolah) sebagai ‘lokasi pusat’ untuk wilayah yang menyediakan layanan bagi anak usia sekolah di daerah yang dilayaninya. Dengan asumsi populasi tiap-tiap daerah, memiliki distribusi yang seragam dan kemudahan perjalanan (aksesibilitas) yang sama.

Gambar 2. Contoh CPT dalam Pendidikan
Sumber: Marsden, 1977

Bagi dunia pendidikan yang berupa bidang pelayanan jasa, teori ini juga harus memperhatikan faktor-faktor lokal seperti topografi, sejarah perkembangan pendidikan di suatu daerah, serta perkembangan teknologi.

Pada intinya penggunaan teori ini dalam zonasi sekolah perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan dijadikan dasar pembagian zona sekolah, sehingga pembagian zona sekolah harus dilakukan secara terencana dan tidak serampangan. Setiap daerah beserta segala atributnya harus dilihat melalui sudut pandang keruangan (spasial).

Hal ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG).

Melalui SIG tiap-tiap daerah dapat memasukkan setiap indikator (atributnya) untuk selanjutnya dibuat harkat, berdasarkan bobot yang sudah ditentukan. Selanjutnya data-data atribut yang telah diberi harkat tersebut dijadikan beberapa peta, seperti peta persebaran penduduk usia sekolah, peta lokasi sekolah, peta jalan, dan lain-lain.

Gambar 3. Peta Zonasi Sekolah hasil SIG
Sumber: http://proximityone.com/saz.htm

Kemudian peta-peta tersebut dioverlaykan (tumpang susunkan), dan diperoleh peta zonasi sekolah yang dapat dijadikan dasar kepala daerah menyusun petunjuk teknis pelekansanaan zonasi sekolah.

Daftar Bacaan:

Luthfi Muta’ali. Kisruh Sistem Zonasi PPDB (Tinjauan Geografis)

Marsden. 1977. Historical Geography and the History of Education. History of Education: Journal of the History of Education System, Volume 6; No 1. 21-42.